Arsip Kategori: Politik Indonesia

Aksi Razia Judi di Yogyakarta

Aksi Razia Judi

Aksi Razia Judi ini sudah ada sejak lama, dimana kalau mau ada pemilihan calon politik baru seperti Bupati, Camat, atau bahkan Gubernur di kota Yogyakarta. Bentuk kegiatan ini diberikan dengan tujuan agar mereka di pilih oleh masyarakat disana. Kalau saya pribadi tidak terlalu suka dengan cara ini, karena diriku merupakan salah satu pemain taruhan.

Adanya kegiatan razia yang petugas lakukan biasanya ketika sedang akan berlangsung nya pemilihan. Setelah pilkada sudah berakhir juga bakal jarang adanya razia seperti ini diadakan. Dan tempat yang paling sering di gledah adalah warung minum & kios kecil di sekitar jalan tol & pokasi pinggiran. Banyak sekali pasti bandar judi darat yang tertangkap dalam kegiatan tersebut.

Untungnya saya bermain judi itu selalu melalui handphone, alian di situs judi online resmi. Jadi bisa terbebas dari razia main judi oleh petugas pemerintahan Indonesia khususnya di kota Yogyakarta.

Cara Hindari Aksi Razia Judi di Yogyakarta

Kalau kalian bertempat tinggal / domisili di kota Yogyakarta dan suka main taruhan juga. Maka jangan pasang sama bandar darat lagi, sudah tahu kan kenapa? Ya selain sering tertangkap razia judi, bakal lebih repot kalau sudah sampe dibawa ke kantor polisi. Kamu bakal diberikan hukuman penjara loh, seperti yang sudah diatur sama pemerintahan Yogyakarta.

Aksi Razia Judi

Nah gimana cara nya supaya main taruhan lebih aman & tetap nyaman ? Aku memberikan solusi biar anda main secara online, pada agen judi online resmi dan terpercaya di Indonesia. Kalian bisa memasang banyak sekali jenis taruhan selama 24 jam bebas, dan aman tanpa harus bertemu bandar seperti biasanya. Cara inilah nan telah lama aku lakukan, agar tidak kena razia apa lagi ketika mau pemelihan daerah Yogyakarta.

Gak ribet kok, kamu tinggal daftar akun baru di situs judi online tersebut. Setelah dapat akun ID & Password kalian harus ini deposit juga. Kalau semuanya sudah selesai dilakukan maka kamu bebas memilih mau pasang taruhan apa saja disana. Mudah kan? Tetap bisa main judi di Yogyakarta tanpa harus takut lagi kena razia oleh petugas pemerintahan kota Yogyakarta

Usaha Megawati Mengganti Demokrasi Indonesia

Pemimpin partai PDI-P, Megawati Soekarnoputri menginginkan agar MPR yang memilih presiden Indonesia berikutnya pada tahun 2024, bukan rakyat.

Ketika putrinya, Puan Maharani kemungkinan akan mencalonkan diri. Meneruskan trah keluarga Soekarno selalu berada di benak Megawati, meskipun sebagai presiden ia jarang berbicara kepada bangsa dan seringkali terlihat tak tertarik dalam urusan pemerintahan Indonesia.

Usaha Megawati Hanya Sekedar Untuk Mempertahankan Struktur Kekuasaan?

Terlepas dari semua perlawanan politiknya yang keras kepala selama bertahun-tahun akhir rezim Orde Baru mantan Presiden Soeharto, pemimpin Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) ini tidak pernah memenuhi reputasinya yang membingungkan sebagai ikon demokrasi.

Wanita berusia 72 tahun sekaligus putri sulung bapak pendiri bangsa dan Presiden pertama Indonesia, Soekarno itu merupakan mantan presiden yang lebih dikenal karena kalah dalam dua pemilihan presiden langsung.

Megawati juga telah menghindari pemilihan ketua internal untuk partai PDI-P yang terus ia dominasi.

Kini, Megawati tampaknya berniat memutar kembali jarum jam demokrasi dengan mendorong perubahan kenstitusional di MPR untuk memperkenalkan kembali garis Besar Haluan Negara (GBHN) era-Soeharto.

Ia juga memberi celah untuk kembali ke pemilihan presiden secara tidak langsung oleh MPR. Hal ini dikhawatorkan dapat menguntungkan ambisi politik putrinya sendiri, Puan Maharani.

Amandemen terhadap UUD 1945 pada awal era demokrasi Indonesia tahun 1999 –  2002 telah menghapuskan GBHN dan juga sistem sebelumnya dalam memilih seorang presiden di MPR, badan legislative tertinggi di Indonesia.

“Itulah yang telah membuat kami khawatir sejak awal.” Menurut seorang pejabat pemerintah yang memiliki jabatan cukup tinggi, yang mendengarkan dengan cermat pidato Megawati.

“Dia (Megawati) sedang mencoba menciptakan lanskap baru untuk tahun 2024.” Merujuk pada tahun pemilihan presiden dan pemilihan legislative serentak pada periode selanjutnya.

Saat wacana itu bergulir, kemungkinan akan ada daftar panjang calon presiden, sebagian besar mencakup para elit politik dan militer Indonesia yang belum bisa melupakan kemenangan mengejutkan pembuat mebel asal Jawa Tengah yang cerdik, Joko Widodo 2014 lalu.

Tidak seperti Jokowi yang sangat mengandalkan citra sederhana dan merakyat untuk memenangkan masa jabatan kedua lewat pilpres 2019, hampir  tak ada calon presiden generasi baru yang memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan pemilu.

Terutama Puan yang digadang-gadang untuk menjadi ketua MPR yang baru-baru ini diperluas menjadi 575 kursi.

Meneruskan trah keluarga Soekarno selalu berada di benak Megawati, meskipun sebagai presiden dia jarang berbicara kepada rakyat dan lebih sering terlihat tak tertarik dalam urusan pemerintahan.

Meski mengambil langkah untuk mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung oleh MPR kemungkinan akan memicu kemarahan public.

Seorang politisi Golkar yang berpengalaman percaya bahwa wacana itu tetap dipertimbangkan. “Ini adalah permainan mencoba memanipulasi sistem untuk mempertahankan struktur kekuasaan. Motivasinya jelas ada.”

Terlahir sebagai populis, Jokowi telah menunjukkan pertentangannya terhadap wacana pemilihan presiden oleh MPR.

“Saya terpilih langsung” katanya kepada sekelompok editor Agustus  2019 lalu. “Mengapa saya harus mendukung rencana agar presiden ditunjuk oleh MPR?”.

Menteri perindustrian Airlangga Hartarto, 57 tahun, sekutu Jokowi dan Wasekje Partai Golkar, menghadapi tantangan dari ketua DPR saat ini, Bambang Soesatyo, 56 Tahun yang juga dari Golkar dan didukung Megawati untuk menjadi ketua MPR.

MPR merupakan satu-satunya badan yang dapat mengubah konstitusi Indonesia. Dengan keduanya mengklaim dua per Agus Harimurti Yudhoyonoiga dari 34 cabang provinsi, Airlangga bersikeras mengadakan konvensi lima tahun Partai Golkar bulan Desember 2019.

Sementara itu, Bambang menuntut agar konvensi partai terjadi sebelum pelantikan presiden bulan Oktober 2019, sama halnya dengan PDI-P dan sejumlah partai lainnya.

Mengapa Putusan Soal JR Rachmawati Baru Di Publish?

Rachmawati Soekarnoputri menang melawan KPU di Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Mengapa putusan yang diketok oleh ketua majelis Supandi pada 28 Oktober 2019 itu baru dipublikasikan 7 Juli 2020?

Putusan JR Rachmawati Baru Di Publikasikan Tahun Ini, Mengapa?

 Perkara permohonan yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri dkk dengan register Nomor 44 P/HUM/2019 didaftarkan di Kepaniteraan MA pada tanggal 14 Mei 2019.

Kemudian permohonan tersebut diputus oleh majelis hakim pada tanggal 28 Oktober 2019. Putusan a quo di-upload di Web MA pada tanggal 3 Juli 2020.

Timbul pertanyaan, kenapa putusan tersebut baru di-upload pada tanggal 3 Juli 2020? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Lantas, kalau kami mengatakan karena alasan kesibukan mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasannya alasan klasik.

Tetapi kalau dipedomani SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA, maka jangka waktu tersebut masih dalam koridor.

Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini kami menaati protokoler kesehatan menghadapi pandemi.

Menurut SK KMA tersebut, penanganan perkara di MA ditargetkan 250 hari sejak perkara didaftar sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Sementara itu, KPU menyatakan perolehan suara Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah sesuai dengan syarat UUD 1945.

Hal ini menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada 2 capres.

Pasal 6A UUD 1945 menyebutkan:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

“Bila peserta Pemilu hanya ada 2 pasangan calon (paslon), secara logis seluruh suara sah secara nasional (100%) bila dibagi 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%),” kata anggota KPU, Hasyim Asy’ari, dalam siaran pers, Selasa (7/7).

Di sisi lain, menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

“Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019,” ujar Yusril.

Sandiaga Uno Dengan Potensi Besarnya di Pilpres 2024

Sandiaga Uno, seorang pengusaha sukses, difavoritkan oleh banyak orang karena kejujuran dan pandangan moderatnya mengenai Islam.

Ia bertindak sebagai penyeimbang bagi Prabowo di Pilpres 2019. Beberapa pihak menyebut Sandi memiliki modal yang cukup besar untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Sandiaga Uno Bangkit Kembali Untuk Plilpres Mendatang

Saat kandidat presiden Indonesia, Prabowo Subianto berdiri di atas panggung mengklaim kemenangan dalam Pilpres 2019 (yang hanya bisa diyakini oleh sedikit orang), Sandiaga Uno, calon wakil presidennya, menyaksikan dari belakang, tampak pucat dan bermuka masam.

Foto itu beredar di media sosial, menyoroti perpecahan antara Prabowo dan Sandiaga, yang tampaknya berselisih.

Menurut semua penghitungan, selain dari mereka sendiri, mereka dikalahkan oleh Joko Widodo (Jokowi), yang telah mengklaim kemenangan dengan 54 persen suara.

Itu merupakan hasil yang ditolak oleh Prabowo. “Sandi terlihat tidak senang berada di sampingnya tadi malam. Itu merupakan ekspresi wajah yang belum pernah kita lihat di Sandi untuk seluruh kampanye.” Kata Greg Barton, Ketua Global Islamic Politics at the Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization.

“Biasanya, dia penuh energy dan selalu tersenyum, itulah ciri khasnya. Dia tampak seperti sedang menghadiri pemakaman.” Tambahnya.

Yang terjadi kemudian adalah malam yang tidak nyaman di tengah spekulasi bahwa Prabowo akan mengerahkan demonstrasi massa setelah salat Jumat.

Ia akan mendorong seruang dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan kepada semua pihak untuk mengakhiri mobilisasi pendukung.

Pasukan pengaman terlihat sedang dikerahkan di Jakarta. Alih-alih berdemonstrasi di jalan, sekitar 1.000 pendukung berkumpul di luar rumah Prabowoo di Jakarta Pusat.

Di mana ia kembali menolah untuk mengakui kekalahan, dengan mengutip “hasil jajak pendapat” nya sendiri. Yang telah banyak didiskreditkan dan berjanji untuk menantang hasilnya melalui pengadilan.

“Yah tentu saja dia ingin mendapatkan perhatian, tentu saja dia punya beberapa minggu sebelum hadil resmi keluar di mana dia bisa menyelamatkan muka dengan aksi semacam ini, namun terlihat semakin konyol.” Kata Barton.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memperingatkan situasi pasca pemilihan tampak tegang dan berpotensi dapat membahayakan keamanan negara dan kehidupan politik sambil mendesak para pendukungnya.

“Untuk tidak terlibat dalam tindakan apa pun yang melanggar konstitusi Indonesia.” Dalam sepucuk surat kepada Partai Demokrat, Yudhoyono mengatakan hasil nyata ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana penghitungan mendukung klain Jokowi sebagai Presiden.

Namun melalui semua itu, Sandiaga, seorang pengusaha sukses muncul sebagai favorit banyak orang berkat kejujuran dan pandangan moderatnya tentang Islam.

Ia bertindak sebagai penyeimbang bagi Prabowo yang memiliki sejarah panjang dalam merangkul kaum Muslim Konservatif.

“Yang penting adalah apakah dia dapat menemukan koalisi partai atau partai dengan dukungan yang cukup dalam dirinya sendiri untuk mendukungnya.” Kata Don Greenlees, seorang peneliti senior di Australian National University.

“Dia membentuk diri sebagai kandidat yang sangat baik untuk tahun 2024. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki ambisi (untuk mencalonkan diri).” Tambahnya. Ia juga mengatakan bahwa Sandiaga telah muncul sebagai kekuatan politik masa depan.

“Dia memiliki basis asset untuk mendukung pencalonan selanjutnya. Dia telah menetapkan profil nasional dan pengenalan nama. Namun ada juga beberapa pertimbangan lain.” Kata Kevin O’Rourke, analis PT Reformasi Info Sastra.

“Akan ada beberapa pesaing untuk pemilihan presiden selanjutnya, termasuk mungkin Prabowo sendiri. Hasilnya kemarin mungkin memberanikan dia untuk melakukan percobaan ketiga, jika memungkinkan, dan jika demikian maka timbul pertanyaan tentang pihak mana yang mungkin dapat vmendukung Sandi untuk dicalonkan.”

Yuk Intip Lumbung Pangan Sandiaga Yang Kini Jadi Program Jokowi

Pada saat – saat sebelum pemilihan presiden, setiap pasangan calon presiden pasti membeberkan visi misi mereka.

Saat itu juga mereka sekaligus memberi tahu program apa saja yang akan dibuat dan dihadirkan untuk membuat negaranya lebih maju. Tak tterkecuali dengan Indonesia.

Pemilihan presiden yang baru saja terjadi pada 2019 lalu juga menunjukan hal demikian dengan hasil akhir paslon nomor urut 1 memenangkan pemilihan.

Benarkah Program Milik Jokowi – Ma’ruf Amin Sama Dengan Milik Sandiaga – Prabowo?

Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengklaim lumbung pangan nasiona merupakan salah satu program yang dicetuskan Prabowo Subianto dan dirinya pada 2018.

Menurutnya, gagasan tersebut juga menjadi bagian dari janji politiknya bersama Prabowo pada Pilpres 2019.

“Karena memang pemikiran lumbung pangan nasional itu adalah pemikiran yang memang berdua kami cetuskan di tahun 2018 dan 2019 dan tawarkan sebagai satu program untuk menjadi prioritas pembangunan bangsa, pembangunan Indonesia ke depan,” kata Sandiaga pada Selasa 14 Juli 2020.

Lumbung pangan saat ini menjadi program pemerintaha Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Jokowi juga menunjuk Prabowo selaku Menteri Pertahanan sebagai leading sector untuk menggarap program yang terpusat di Kalimantan Tengah.

Lalu, apakah lumbung pangan yang kini menjadi program Pemerintah sama dengan apa yang dicetuskan oleh Prabowo – Sandiaga?

Di dalam dokumen visi – misi Prabowo – Sandiaga pada Pikpres 2019 yang diserahkan ke KPU, memang terdapat program aksi mengenai upaya-upaya membangikan keunggulan agraris.

Namun, dalam program aksi tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai lumbung pangan nasional.

Berikut ini merupakan poin-poin program aksi Prabowo – Sandiaga untuk membagikan keunggulan agraris:

  • Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
  • Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi ini, dengan menerapkan skema PPPP (public private people partnership) di mana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
  • Mengembalikan peran Bulog sebagai stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian lainnya.
  • Menjamin akses dan ketersediaan pupuk bagi petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.
  • Pembangunan pabrik pupuk NPK baru dan memberi insentif bagi industri pupuk organik.
  • Menghentikan impor pangan terutama di saat panen untuk tetap menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani.
  • Penguatan program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
  • Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.
  • Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha.
  • Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisi dalam dokumen visi – misi, namun Sandiaga pernah menyampaikan janjinya membuat salah satu daerah di Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional.

Sandiaga juga berjanji akan membuat wilayah Kalimantan Timur menjadi lumbung pangan nasional.

“Banyak potensi yang seharusnya dikelola dengan baik, apalagi tanah Kaltim ini subur. Kami akan jadikan Kaltim sebagai lumbung pangan Indonesia,” ujar Sandiaga saat kampanye terbuka di Balikpapan Sport and Convention Center (BBCC) atau Dome Balikpapan, 5 April 2019.

Rachmawati Buka Peluang Laporkan KPU Ke DKPP

KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Rachmawati Soekarnoputri tidak mempengaruhi hasil pilpres.

Rachmawati lalu berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 Ayat (7) peraturan KPU nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rachmawati Berniat Melaporkan KPU Ke DKPP

“Selama proses pemilu tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, saya berpandangan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP,” kata Rachmawati dalam video Senin 13 Juli 2020.

Ia berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya lebih baik lagi dan sehat.

“Tentu saja harapan terhadap putusan MA adalah perbaikan demokrasi Indonesia ke depan yang lebih baik, dan lebih sehat, sebagaimana kita ketahui bersama, demokrasi yang kita alami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi kita dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal,” katanya.

Rachmawati menggugat PKPU Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus MA pada 28 Oktober 2019.

“Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Rachmawati Soekarnoputri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahli, 4. Ristiyanto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triyadi Wibowo, 6.Eko Santojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian,” demikian bunyi putusan MA.

“Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” sambung majelis.

KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU soal syarat mayoritas bila ada dua capres.

KPU juga menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabashan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019,” kata komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan pers, Selasa 7 Juli 2019.

KPU menyebutkan hasil pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (Knstitusional).

Selain itu terdaoat putusan MK PUU 54 / 2014 yang menerangkan, apabila terdapat dua pasangan calon, tidak perlu putaran kedua.

Hasyim juga menegaskan perolehan suara Joko Widodo dan Ma’rf Amin sudah sesuai dengan syarat UUD 1945.

“Bila peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon (paslon), secara logis seluruh suara sah secara nasional (100%) bila dibagi 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%),” kata Hasyim.

“Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%),” imbuh Hasyim.

Demikianlah alasan mengapa Rachmawati ingin menggugat KPU kepada DKPP  mengenai pemilu 2019. Bagaimana menuut kalian?