Arsip Kategori: Politik Indonesia

Rachmawati Buka Peluang Laporkan KPU Ke DKPP

KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Rachmawati Soekarnoputri tidak mempengaruhi hasil pilpres.

Rachmawati lalu berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 Ayat (7) peraturan KPU nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rachmawati Berniat Melaporkan KPU Ke DKPP

“Selama proses pemilu tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, saya berpandangan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP,” kata Rachmawati dalam video Senin 13 Juli 2020.

Ia berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya lebih baik lagi dan sehat.

“Tentu saja harapan terhadap putusan MA adalah perbaikan demokrasi Indonesia ke depan yang lebih baik, dan lebih sehat, sebagaimana kita ketahui bersama, demokrasi yang kita alami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi kita dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal,” katanya.

Rachmawati menggugat PKPU Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus MA pada 28 Oktober 2019.

“Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Rachmawati Soekarnoputri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahli, 4. Ristiyanto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triyadi Wibowo, 6.Eko Santojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian,” demikian bunyi putusan MA.

“Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” sambung majelis.

KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU soal syarat mayoritas bila ada dua capres.

KPU juga menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabashan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019,” kata komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan pers, Selasa 7 Juli 2019.

KPU menyebutkan hasil pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (Knstitusional).

Selain itu terdaoat putusan MK PUU 54 / 2014 yang menerangkan, apabila terdapat dua pasangan calon, tidak perlu putaran kedua.

Hasyim juga menegaskan perolehan suara Joko Widodo dan Ma’rf Amin sudah sesuai dengan syarat UUD 1945.

“Bila peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon (paslon), secara logis seluruh suara sah secara nasional (100%) bila dibagi 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%),” kata Hasyim.

“Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu 1 paslon memperoleh suara lebih dari 50% (>50%) dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50% (<50%),” imbuh Hasyim.

Demikianlah alasan mengapa Rachmawati ingin menggugat KPU kepada DKPP  mengenai pemilu 2019. Bagaimana menuut kalian?

Fakta Sebelum Jokowi-Maruf Amin Terpilih Menjadi Presiden

Setelah keputusan sangketa Pilpres 2019 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), jadwal penetapan Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hangat dibicarakan.

Di samping itu, ternyata ada isu kehadiran Prabowo Subianto, Capres pesaing Jokowi saat penetapan presiden dan wakil presiden.

Hal ini tentu saja menjadi sorotan banyak orang. Dalam wawancara lain, Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo tidak akan menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Benarkah Prabowo Datang Saat Pelantikan Presiden Jokowi?

Menurut Muzani, lazimnya Prabowo tak perlu hadir saat penetapan pasangan calon terpilih. “saya kira kelazimannya selama ini enggak ya. Di pilkada juga gak seperti itu. Jadi cukuplah.” Ujarnya.

Penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada minggu 30 Juni 2019 sore.

KPU mengundang paslon nomor urut 01 dan nomor rut 02 untuk hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Ketua KPU Arief Budiman berharap, kedua paslon dapat hadir dalam acara tersebut.

Setelah MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 terpilih digelar pada Minggu 30 Juni 2019 di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Rapat pleno tersebut akan dimulai pada pukul 15.30 WIB dan diperkirakan akan selesai pukul 17.00 WIB.

“Kami akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada Minggu 30 Juni 2019 di kantor KPU, pukl 15.30 WIB. Jika tidak ada halangan, pukul 17.00 diperkirakan akan selesai.” Kata ketua KPU.

Dalam rapat tesebut, KPU turut mengundang penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP. Sementara Kementrian / Lembaga yang bekerja sama dengan KPU seperti TNI, Polri, Kemendagri, dan Kemenlu juga turut diundang.

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, partner pemantau pemilu, dan Non Government Organization (NGO) di bidang kepemiluan juga turut diundang.

Secara spesifik, dua kubu pasangan calon pilpres akan mendapat masing-masing jatah 20 undangan. “Besok undangan akan didistribusikan, mudah-mudahan mala mini bisa selesai, sehingga siang sudah bisa dikirimkan.” Ujarnya.

Nantinya, Kementrian / Lembaga terkait seperti Sekretariat Negara, Mahkamah Agung, MPR, DPR, Bawaslu, dan MK akan menerima Salinan putusan penetapan KPU tersebut.

Arief berharap, seluruh pihak yang diundang, khususnya kedua pasangan calon Pilpres dapat hadir dalam rapat pleni hari Minggu.

Karena, KPU akan memberikan kesempatan kepada dua paslon untuk melangsungkan konferensi pers secara bersama-sama.

“Kami berharap paslon 01 dan 02 bisa melakukan konpres bersama. Jadi mudah-mudahan, mereka punya cukup waktu, tidak ada halangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka.” Ujarnya.

Setelah ketuk palu, Prabowo dan Sandiaga menggelar konferensi pers dan menyatakan menerima keputusan MK walau kecewa.

Selain itu, Prabowo juga akan berkonsultasi dengan tim hukum dengan mencari kemungkinan langkah hukum lainnya.

Prabowo lalu menggelar rapat internal bersama para elite partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi pendukung Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai. Beliau menghormati semua dan mempersilahkan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing.

5 Manfaat Pemilihan Umum Yang Akan Kamu Peroleh

5 Manfaat Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat bisa dengan bebas memiliki siapa yang akan memimpin politik atau wakil rakyat secara langsung.

Pemilihan umum sangat berdampak besar pada negara. Hal ini dikarenakan setelah pemilihan umum lah yang akan menentukan bagaimana Indonesia akan bergerak kedepannya.

Lanjutkan membaca 5 Manfaat Pemilihan Umum Yang Akan Kamu Peroleh