Arsip Kategori: Politik Luar Negeri

Apa Itu Electoral College?

Pemilihan presiden Amerika Serikat akan berlangsung sebentar lagi. Merujuk kepada sistem yang berlaku, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat belum tentu memenangkan pertarungan.

Karena, presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan oleh lembaga yang dikenal dengan istilah electoral college atau lembaga terpilih.

Yuk Kenali Lebih Dalam Tentang Electoral College

Saat warga AS datang ke tempat pemungutan suara, sebenarnya mereka memilih orang-orang yang akan duduk dalam electoral college.

Tugas utama electoral college adalah memilih presiden dan wakil presiden. Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian.

Pada saat itulah mereka menjalankan tugas. Anggota electoral college dicalonkan oleh partau politik di tingkat negara bagian.

Mereka biasanya merupakan petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya.

Di tempat pemungutan suara, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk calon presiden, namun juga calon anggota electoral college.

Di surat suara, nama mereka biasanya muncul di bawah nama kandidat presiden. Namun ada juga negara bagian yang tidak mencetak nama calon anggota electoral college.

Jumlah perwakilan setiap negara bagian dalam kelompok ini disesuaikan dengan total populasi di daerah tersebut.

Anggota electoral college berjumlah 538 orang. California merupakan negara bagian dengan perwakilan terbanyak, yaitu 55 orang.

Sementara negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota, termasuk Washington DC, diwakilkan oleh minimal 3 orang.

Setiap orang dalam lembaga ini memiliki satu hak suara. Seorang kandidat presiden harus mendapatkan suara terbanyak, 270 atau lebih untuk memenangkan pilihan.

Biasanya, setiap anggota electoral college akan memilih kepada calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum di negara bagian.

Misalnya, jika seorang kandidat dari Partai Republik memenangkan 50,1% suara di Texas, ia akan mendapat seluruh suara dari anggota electoral college darri negara bagian itu, yang terdiri dari 38 anggota.

Hanya negara bagian Maine dan Nebraska yang membagi suara electoral college berdasarkan proporsi suara yang diterima masing-masing calon presiden.

Itulah alasan calon presiden AS focus memenangkan negara bagian yang tidak menyerakhan seluruh suara untuk kandidat yang paling banyak dipilih.

Negara bagian seperti ini dikenal dengan istilah swing state. Memenangkan sebanyak mungkin suara dari setiap negara bagian bukanlah strategi yang biasa dilakukan.

Lalu, bisakah seorang capres memenangkan suara mayoritas tapi tidak terpilih menjadi presiden? Tentu saja bisa.

Sangat mungkin seorang kandidat menjadi yang paling populer secara nasional di kalangan pemilih, namun gagal mendapatkan 270 suaradari anggota electoral college.

Dua dari 5 pilpres AS terakhir dimenangkan oleh kandidat yang tidak mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat.

Pada 2018, Donald Trump berselisih 3 juta suara di bawah pesaingnya, Hillary Clinton. Namun Trump mendapat suara terbanyak di electoral college.

Sementara pada tahun 2000, George W Bush mendapatkan 271 suara electoral college. Padahal calon presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, mendapat setengah juta suara lebih besar dari masyarakat ketimbang Bush.

Selain Trump dan Bush, terdapat tiga presiden AS lainnya yang memenangkan pilpres walau tidak mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Tiga presiden itu menjabat pada abad ke-19, yaitu John Quincy Adams, Rutherford B Hayes dan Benjamin Harrison.

Joe Biden, Calon Pesaing Donald Trump Tahun Ini

Joe Biden marupakan mantan wakil presiden AS yang saat ini mencalonkan ketiga kalinya dalam pemilihan presiden dari partai Demokrat.

Dalam pemilihan pendahuluan kali ini, ia disebut sebagai kandidat paling terkenal dan disukai. Namun, kampanye pria berusia 78 tahun itu terkadang tampak kurang semarak walaupun ia berupaya menjadikan pengalamannya selama 4 dasawarsa di pemerintahan sebagai kekuatan.

Obama menyebutnya sebagai “Wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki AS”, namun siapa dia, dan apa yang ada di balik tawarannya?

Delapan tahun mendampingi Obama sebagai wakil Presiden memungkinkannya mengklaim sebagian besar warisan Obama, termasuk pengesahan Undang-undang Layanan Kesehatan, paket stimulus ekonomi, dan reformasi industry keuangan.

Joe Biden, Mantan Wakil Presiden AS Yang Sekarang Mencalonkan Diri

Joe Biden baru saja meraup kemenangan di Sembilan dari 14 negara bagian dalam pemilihan pendahuluan untuk menjadi kandidat calon presiden partai Demokrat untuk menghadapi Donald Trump.

Mantan wakil presiden AS ini meraih suara terbanyak di Minnesta, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee, North California, dan Virginia.

Ada juga senator sayap kiri, Bernie Sanders yang diproyeksikan akan mampu menaklukan Colorado Utah dan negara bagian asalnya, Vermont.

Keduanya saling mengejar untuk menjadi kandidat calon presiden Partai Demokrat dalam menghadapi Presiden Donald Trump, calon Partai Republik.

Biden, sosok moderat yang menjadi wakil presiden di masa Barack Obama, dan Sanders, seorang politikus sayap kiri, menawarkan visi yang sangat berbeda untuk masa depan AS.

Biden berharap dapat memukul momentum kemunculan Sanders, yang merupakan kandidat terkuat secara nasional pada perhitungan suara akhir.

Kampanye Biden, yang dilaporkan kekurangan dana dan sumber daya, mampu bangkit kembali sejak kemenangannya dalam pemilihan utama di Caroline Selatan pada akhir pekan lalu.

Ini merupakan pertama kalinya politikus berusia 77 tahun itu meraih kemenangan dalam tiga kali memperebutkan posisi capres dari Partai Demokrat.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Biden akan meraup suara terbanyak dari pemilih berlatar Afrika-Amerika, kelompok pendukung yang penting bagi partai Demokrat.

Biden juga kelihatannya akan menang secara meyakinkan di  kalangan pemilih di pinggiran kota, yang menurut jumlah survey, menyebutkan bahwa mereka telah berpaling dari presiden Donald Trump.

Sejumlah laporan menyebutkan, Biden meraih kemenangan sekitar 53% suara di Virginia, sehingga membuat Sanders berada di urutan kedua dengan peroleha suara 23%.

Negara bagian Virginia dan North Carolina menjadi sangat penting karena keduanya merupakan kunci perebutan suara utama dalam pemilu 2020.

Saat ini semua mata tertuju pada dua negara bagian, yang merupakan wilayah dengan pemungutan suara terbesar, yaitu California disusul Texas.

Sanders berharap dapat meraup suara besar di wilayah California, yang disebut sebagai Golden State, setelah hasil survey menunjukan ia akan meraih kemenangan 45% dari kalangan masyarakat Hispanik di Texas, dibandingkan perolehan suara 24% oleh Biden.

Hal baru lain yang muncul dalam pemilihan pendahuluan ini adalah untuk pertama kalinya kemunculan sosok Michael Bloomberg.

Mantan wali kota New York, yang telah menghabiskan lebih dari setengah miliar dolar dari koceknya sendiri diperkirakan akan Berjaya di wilayah AS Samoa Amerika.

Sementara Biden yang menyiapkan langkah-langkah untuk mendapatkan suara dari kalangan Demokrat tengah dengan harapan dapat menyingkirkan Bloomber, salah satu orang terkaya di dunia.

Namun Bloomberg, sang miliarder, tampaknya mampu meningkatkan kinerjanya yang ditandai dengan rencananya untuk lolos hingga ke konvensi partai Demokrat di Milwaukee, Wisconsin.

Donald Trump Minta China Bantu Menangkan Dirinya di Pilpres 2020

Pemilihan presiden merupakan suatu masa yang ditunggu-tunggu. Baik oleh calon maupun oleh masyarakatnya yang menginginkan perubahan.

Namun, sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan umum pasti dibumbui dengan sedikit maupun banyak kecurangan di dalamnya.

Tak terkecuali dengan yang dilakukan oleh Presiden dari Amerika Serikat, Donald Trump yang dicurigai melakukan kecurangan.

Tak tanggung-tanggung, ia meminta bantuan China, musuh besarnya untuk membantunya memenangkan pilpres tahun ini.

Lalu, bagaimana hal ini bisa terungkap? Siapa yang mengungkakannya? Dan bagaimana reaksi orang-orang?

Donald Trump Minta China Bantu Menangkan Dirinya di Pilpres 2020

Mantan penasihat keamanan nasional John Bolton menulis lewat buku barunya bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah meminta bantuan Presiden China XI Jinping agar ia terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2020.

Bolton, penasihat dalam kebijakan luar negeri sekaligus penganjur perang yang dipecat Trump atas perbedaan beleid, juga mengatakan bahwa presiden AS itu telah menyatakan keinginannya untuk menghentikan penyelidikan-penyelidikan kriminal untuk memberikan “keberpihakan pribadi kepada para diktator yang dia sukai”.

Pernyataan-pernyataan Bolton itu dikutip oleh koran terkemuka The New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post dari buku bertajuk “The Room Where It Happened: A White House Memoir” yang dipublikasikan pada Rabu.

Gedung putih menyerang Bolton namun tak berkomentar atas isi bukunya. Tuduhan-tuduhan itu merupakan bagian dari sebuah buku yang pemerintah AS pada Selasa tuntut untuk menghadang Bolton menerbitkan bukunya.

Pemerintah berpendapat bahwa buku itu berisi informasi rahasia negara dan akan merongrong keamanan nasional. Pemerintah sedang mengupayakan dengar pendapat dengan pengadilan pada Jumat.

Bersama-sama, koran-koran itu juga menggambarkan seorang presiden AS, yang dicemooh oleh para penasihat utamanya, yang memaparkan dirinya pada tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum yang jauh lebih luas dari pada tuduhan yang mendorong DPR yang dikuasai Partai Demokrat untuk memakzulkan Trump tahun lalu.

Senat yang dikuasai Partai Republik membebaskan Trump (dari pemakzulan) pada awal Februari.

Trump dituduh menahan bantuan militer AS tahun lalu untuk menekan Presiden Ukrania yang baru terpilih Volodymir Zelensky agar memberikan informasi yang merugikan lawan politiknya Joe Biden dari Partai demokrat.

“Andaikan penasihat pemakzulan Demokrat tak terobsesi dengan serangan kilat Ukraina 2019, andaikan bersabar untuk menyelidiki lebih sistematis tentang perilaku Trump atas kebijakan luar negerinya yang menyeluruh, hasil pemakzulan mungkin berbeda,” tulis Bolton menurut nukilan dari bukunya yang diterbitkan Wall Street Journal.

Kritikus Bolton mencatat dia menolak bersaksi di depan penyelidikan DPR saat pengungkapannya dapat menjadi penting, alih-alih patuh pada arahan Gedung Putih.

Anggota DPR Adam Schiff, wakil Demokrat California yang memimpin dakwaan terhadap Trump yang anggota Republik, mencela Bolton karena bilang saat itu bahwa “dia akan menuntut jika dipanggil untuk bersaksi.”

“Namun dia menyimpannya untuk sebuah buku,” Schiff mengatakan di Twitter. “Bolton boleh jadi seorang pengarang tapi dia bukan pembela negara.”

Tuduhan-tuduhan Bolton memberikan amunisi baru bagi kritikus menjelang pilpres 3 November, termasuk peristiwa-peristiwa di balik layar mengenai percakapan Trump dengan Xi Jinping yang, dalam satu hal, telah menjadi topik sensitif dalam pemilu AS.

Itulah bagaimana Presiden Trump meminta bantuan kepada China untuk bisa memenangkannya kembali di pemilihan presiden 2020 Amerika Serikat.

Wah, memangnya kenapa trump sampai melakukan hal seperti itu? Bagaimana menurut kalian?

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Warga Korea Utara juga memberikan suara mereka untuk memilih anggota parlemen, yang merupakan pemilihan umum kedua yang digelar sejak Kim Jong Un memimpin negeri itu.

Pemungutan suara untuk Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan suatu kewajiban dan taka da pilihan kandidat di dalamnya. Tak pernah terjadi perbedaan pendapat selama penyelenggaraannya.

Kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara hampir selalu mencapai 100% dan kepuasan terhadap sekutu pemerintah tersebut selalu bulat.

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan diperintah oleh dinasti keluarga Kim. Rekayta negeri itu diwajibkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada keluarga tersebut dan kepada pemimpin yang tengah berkuasa.

Pada hari pemungutan suara, seluruh warga berusia 17 tahun ke atas wajib datang ke TPS dan memberikan suara mereka.

“Sebagai bentuk kesetiaan, kalian diharapkan datang lebih awal, yang berarti aka nada antrean panjang.” Ungkap seorang pengamat Korea Utara, Fyodor Tertitsky, yang bermarkas di Kota Seoul, Korea Selatan.

Saat giliran kalian tiba, kalian akan menerima surat suara dengan hanya satu nama yang terdapat di dalamnya.

Tak ada yang harus diisi, taka da kolom yang perlu kalian contreng. Kalian hanya perlu membawa kertas itu dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang diletakkan di tempat terbuka.

Ada juga bilik suara di mana kalian bisa memilih sendirian tanpa terlihat orang, namun hal ini akan langsung menimbulkan kecurigaan, menurut sang pengamat.

Secara teoretis, kalian memiliki hak untuk mencoret kandidat satu-satunya, namun, melakukan hal itu pasti akan membuat kalian diburu polisi rahasia dan kalian kemungkinan akan dinyatakan sakit jiwa.

Setelah kalian meninggalkan TPS, kalian diminta untuk bergabung dengan sekelompok orang yang bersorak di luar untuk mengekspresikan kebahagiaan kaian terkait kesempatan untuk memberikan suara demi kepemimpinan yang bijaksana di negara tersebut.

“Di media-media milik pemerintah, hari pemilu digambarkan sebagai acara yang meriah, dengan orang-orang yang merayakannya di luar TPS-TPS” jelas Monyoung Lee.

Karena memilih adalah suatu kewajiban, maka ajang pemilu juga dijadikan momen sensus penduduk oleh pemerintah untuk memonitor populasi masing-masing daerah pemilihan dan untuk melacak warga yang mungkin telah melarikan diri.

Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan sebuah lembaga tukang stempel tanpa kekuasaan apapun. SPA merupakan satu-satunya lembaga legislative yang ada di Korea Utara.

“saya tahu media internasional kerap menyaring isi laporan mereka dengan mengatakan bahwa SPA punya sedikit kekuasaan atau pengaruh, tapi itu tidak benar. SPA punya nol kekuasaan” ungkap Tertitsky.

Undang-undang pada kenyataannya disusun oleh petugas partai dan disetujui SPA begitu saha sebagai bentuk formalitas: tukang stempel.

Hal ini jauh berbeda dari kekuasaan lebih luas yang secara teoretis sebenarnya dimiliki lembaga tersebut. Dua pertiga suara akan cukup untuk mengubah konstitusi dan jumlah suara mayortas dapat mencabut kekuasaan Kim Jong-un.

Faktanya, SPA bahkan tidak bertemu secara reguler. Pada sidang pertama, mereka akan memilih dan membentuk badan yang lebih kecil untuk bekerja bagi mereka, sementara anggota dewan yang asli hanya akan berkumpul dalam acara-acara khusus.

Dan ternyata, ada tiga fraksi berbeda dalam parlemen. Yaitu Partai Buruh, yang dipimpin Kim Jong-un, sejauh ini merupakan partai terbesar, sementara sebagian kursi lainnya diduduki oleh dua partai lain, yakni Partai Demokrasi Sosial dan Partai Chondoist Chongu.

Pada praktiknya, ketiga partai tak memiliki perbedaan. Ketiganya juga bergabung di bawah Front Demokrasi untuk Reunifikasi Korea.

Keunikkan Pemilu di Negara Jepang

Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Di negara ini, sama seperti Indonesia juga memiliki sebuah pemilu untuk menentukan pemimpin mereka.

Namun, ada beberapa perbedaan yang mencolok juga dibandingkan dengan Indonesia. Banyak hal menarik yang bisa kita perhatikan.

Keunikkan Pemilu dari Negara Jepang

Saat datang ke tempat pemilu, di Jepang selalu menggunakan pensil. Mereka menggunakan pensil tersebut untuk menuliskan nama calon yang dipilihnya.

Jika salah menulis, ada penghapus yang disediakan. Hanya nama calon yang kita dukung saja yang dituliskan pada kertas pilihan lalu dimasukkan ke kotak pemolu.

Di negara lain biasanya kertas pilih sudah menuliskan nama calon atau nama partai, kita hanya tinggal menconteng atau memberikan tanda saja bagi yang kita pilih.

Mengapa Jepang melakukan demikian? Karena pemerintah Jepang mengetahui semua rakyatnya sama rata mendapat pendidikan setingkat, tidak jauh perbedaan pendidikan, dan bisa menulis serta membaca dengan baik, sehingga cukup memberikan kertas pemilu kosong lalu menuliskan nama yang didukungnya.

Sedangkan di banyak negara dibuat model contreng tanda saja karena dianggap tidak sedikit yang tak bisa menulis, walaupun mungkin bisa membaca.

Sehingga untuk memudahkan digunakanlah model contreng seperti itu.

Selain itu, yang menarik adalah cara penulisan yang berbeda, tetapi bisa di sahkan, diperbolehkan oleh panitia pemilu.

Yang penting adalah, hanya menuliskan nama calon yang kita dukung saja, tidak boleh menambahkan hal lain.

Misalnya seperti memberikan gambar “Hati” pada nama tersebut. Kita berikan tulisan Gambare (semangat!) pada kertas pemilu.

Hal-hal tersebut membuat kertas pemilu kita hangus, tidak bisa dihitung. Demikian pula ada coretan panjang, mungkin tak sengaja, akan membuat kertas pemilu kita hangus.

Oleh karena itu kalau ada coretan panjang, misalnya, tak sengaja, bisa dihapus pakai penghapus yang tersedia karena penulisan semua harus pakai pensil.

Cara penulisan yang berbeda tetap bisa di sahkan dan di perbolehkan. Misalnya, dalam calon pemilu hanya ada satu nama, menggunakan nama Takigami Akira.

Sebagai pendukung salah menuliskan nama tersebut tetapi mirip nama tersebut. Tertulis misalnya menjadi “Takagami Akira” atau tertulis menjadi “Tagikami Akira” atau menjadi “Tategami Akira”, atau menjadi “Tatagami Akira” atau tertulis menjadi “Ikegami Akira”.

Semua itu disahkan diperbolehkan dan diakui satu suara, surat suara tidak hangus. Mengapa? Karena dianggap mungkin penulisnya lupa sedikit nama calonnya.

Sedangkan nama calon yang menggunakan nama itu hanya ada satu orang saja. Calon lain sama sekali lain namanya. Calon lain tak ada yang mirip nama Takigami Akira.

Penulisan tangan dan salah tulis sedikit, asal taka da calon lain yang mirip maka disahkan surat suara tersebut.

Lalu, berapa biaya per calon legislative yang dikeluarkan negara dengan menggunakan uang pajak rakyat Jepang saat ini?

Satu orang calon ternyata di danai dengan uang pajak rakyat sebanyak 400 juta yen untuk berbagai keperluan, baik cetak poster, penjelasan mengenai sang calon, dan sebagainya.

Jadi, kalau rakyat Jepang tak datang ke tempat pemilu, rasanya akan mubazir karena telah menghilangkan uang pajaknya sendiri.

Sementara, jumalah rakyat Jepang yang punya hak suara dan datang ke tempat pemilu tidak lebih dari 50%. Umumnya sekitar 40% saja.

Itulah bagaimana Jepang mengadakan pemilu di negaranya. Cukup berbeda dari negara lain bukan?

5 Perbedaan Sistem Pemilu Di Indonesia dan Amerika Serikat

Amerika Serikat dalam waktu dekat akan megadakan pemilihan umum untuk presiden baru nya. Sama seperti Indonesia, mereka hanya memiliki 2 kandidat yang akan menjadi salon Presiden AS.

Tentu saja persaingan kedua belah pihak ini sangat ketat dan berlangsung cukup panas. Hal ini juga biasa kita lihat di Indonesia ketika memilih presiden dalam 5 tahun sekali.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang sama-sama menganut system demokrasi, dimana warganya berhak memilih langsung calon presiden mereka.

5 Perbedaan Pemilu Di Indonesia Dan Amerika

Namun, meski memiliki system yang sama, ternyata kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penyelenggaraan pemilu.

Apa saja? Yuk simak dibawah ini.

1.Jumlah Partai

Salah satu hal yang paling mencolok, di Indonesia kita tahu ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, namun tidak dengan AS.

Pemilihan umum di AS dikuasai oleh 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Sebenanrnya dalam konstitusi AS tidak ada batasan dalam jumlah partai.

Namun dalam sejarah dan tradisinya hanya dua partai besar tersebut yang selalu menguasai pemilu di sana.

2.Cara Menentukan Calon Presiden

Di Indonesia, setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pn umumnya ditunjukkan langsung oleh partai yang mengusungnya.

Sementara di AS, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dana pemilihan capres dari setiap partai politik.

Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui system kaukus maupun primary, selain itu, capres dari masing-masing partai akan diseleksi terlebih dahulu melalui konsesi yang melibatkan kader dari masing-masing partai.

3.Cara Menentukan Pemenang Pemilu

Di Indonesia, siapa pun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu maka akan langsung dianggap sebagai pemenang.

Berbeda dengan AS, kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian yang tergabung dalam electoral college.

Keberadaan ini diatur dalam konstitusi AS Pasal 2 ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan pilpres dibutuhkan 270 suara elector.

Setelah pemilihan presiden diselenggarakan, maka pada bulan Desember electoral college akan mengadakan.

Di kebanyakan negara bagian, anggota electoral college memberikan suara mereka berdasarkan suara mayoritas pemilih di negara bagian mereka.

Para pemilih akan memilih di negara bagian pada 15 Desember sementara kongres akan menghitung hasilnya pada Januari mendatang,

4.Waktu Pemilu

Pemilu AS diselenggarakan setiap 4 tahun sekali pada November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan di Indonesia, pemilihan presiden akan jatuh setiap 5 tahun sekali.

Uniknya, saat warga AS memilih calon presiden, secara bersamaan mereka juga akan memilih kepala daerah di berbagai tingkatan, pemilihan hakim-hakim baru, bahkan pemilihan supervisor distrik-distrik sekolah public.

5.Atribut Saat Pemilu

Jika sudah memasuki musim pemilu, maka kita akan mudah melihat atribut parpol berserakan di seluruh pelosok Indonesia.

Bahkan, tak jarang atriut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah.

Beda dengan yang ada di AS. Disana, akan jarang terlihat spanduk maupun pamphlet ajakan untuk memilih salah satu calon presiden tersebut yang terpampang di jalanan.

Itulah 5 perbedaan yang mencolok antara pemilu presiden di negara kita dan di negara Amerika Serikat. Memang setiap negara memiliki cara serta hukumnnya sendiri untuk memajukan negaranya.

Menurutmu, apakah kebijakkan AS bisa kita contoh di Indonesia?