Arsip Kategori: Politik Luar Negeri

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Warga Korea Utara juga memberikan suara mereka untuk memilih anggota parlemen, yang merupakan pemilihan umum kedua yang digelar sejak Kim Jong Un memimpin negeri itu.

Pemungutan suara untuk Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan suatu kewajiban dan taka da pilihan kandidat di dalamnya. Tak pernah terjadi perbedaan pendapat selama penyelenggaraannya.

Kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara hampir selalu mencapai 100% dan kepuasan terhadap sekutu pemerintah tersebut selalu bulat.

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan diperintah oleh dinasti keluarga Kim. Rekayta negeri itu diwajibkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada keluarga tersebut dan kepada pemimpin yang tengah berkuasa.

Pada hari pemungutan suara, seluruh warga berusia 17 tahun ke atas wajib datang ke TPS dan memberikan suara mereka.

“Sebagai bentuk kesetiaan, kalian diharapkan datang lebih awal, yang berarti aka nada antrean panjang.” Ungkap seorang pengamat Korea Utara, Fyodor Tertitsky, yang bermarkas di Kota Seoul, Korea Selatan.

Saat giliran kalian tiba, kalian akan menerima surat suara dengan hanya satu nama yang terdapat di dalamnya.

Tak ada yang harus diisi, taka da kolom yang perlu kalian contreng. Kalian hanya perlu membawa kertas itu dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang diletakkan di tempat terbuka.

Ada juga bilik suara di mana kalian bisa memilih sendirian tanpa terlihat orang, namun hal ini akan langsung menimbulkan kecurigaan, menurut sang pengamat.

Secara teoretis, kalian memiliki hak untuk mencoret kandidat satu-satunya, namun, melakukan hal itu pasti akan membuat kalian diburu polisi rahasia dan kalian kemungkinan akan dinyatakan sakit jiwa.

Setelah kalian meninggalkan TPS, kalian diminta untuk bergabung dengan sekelompok orang yang bersorak di luar untuk mengekspresikan kebahagiaan kaian terkait kesempatan untuk memberikan suara demi kepemimpinan yang bijaksana di negara tersebut.

“Di media-media milik pemerintah, hari pemilu digambarkan sebagai acara yang meriah, dengan orang-orang yang merayakannya di luar TPS-TPS” jelas Monyoung Lee.

Karena memilih adalah suatu kewajiban, maka ajang pemilu juga dijadikan momen sensus penduduk oleh pemerintah untuk memonitor populasi masing-masing daerah pemilihan dan untuk melacak warga yang mungkin telah melarikan diri.

Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan sebuah lembaga tukang stempel tanpa kekuasaan apapun. SPA merupakan satu-satunya lembaga legislative yang ada di Korea Utara.

“saya tahu media internasional kerap menyaring isi laporan mereka dengan mengatakan bahwa SPA punya sedikit kekuasaan atau pengaruh, tapi itu tidak benar. SPA punya nol kekuasaan” ungkap Tertitsky.

Undang-undang pada kenyataannya disusun oleh petugas partai dan disetujui SPA begitu saha sebagai bentuk formalitas: tukang stempel.

Hal ini jauh berbeda dari kekuasaan lebih luas yang secara teoretis sebenarnya dimiliki lembaga tersebut. Dua pertiga suara akan cukup untuk mengubah konstitusi dan jumlah suara mayortas dapat mencabut kekuasaan Kim Jong-un.

Faktanya, SPA bahkan tidak bertemu secara reguler. Pada sidang pertama, mereka akan memilih dan membentuk badan yang lebih kecil untuk bekerja bagi mereka, sementara anggota dewan yang asli hanya akan berkumpul dalam acara-acara khusus.

Dan ternyata, ada tiga fraksi berbeda dalam parlemen. Yaitu Partai Buruh, yang dipimpin Kim Jong-un, sejauh ini merupakan partai terbesar, sementara sebagian kursi lainnya diduduki oleh dua partai lain, yakni Partai Demokrasi Sosial dan Partai Chondoist Chongu.

Pada praktiknya, ketiga partai tak memiliki perbedaan. Ketiganya juga bergabung di bawah Front Demokrasi untuk Reunifikasi Korea.

Keunikkan Pemilu di Negara Jepang

Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Di negara ini, sama seperti Indonesia juga memiliki sebuah pemilu untuk menentukan pemimpin mereka.

Namun, ada beberapa perbedaan yang mencolok juga dibandingkan dengan Indonesia. Banyak hal menarik yang bisa kita perhatikan.

Keunikkan Pemilu dari Negara Jepang

Saat datang ke tempat pemilu, di Jepang selalu menggunakan pensil. Mereka menggunakan pensil tersebut untuk menuliskan nama calon yang dipilihnya.

Jika salah menulis, ada penghapus yang disediakan. Hanya nama calon yang kita dukung saja yang dituliskan pada kertas pilihan lalu dimasukkan ke kotak pemolu.

Di negara lain biasanya kertas pilih sudah menuliskan nama calon atau nama partai, kita hanya tinggal menconteng atau memberikan tanda saja bagi yang kita pilih.

Mengapa Jepang melakukan demikian? Karena pemerintah Jepang mengetahui semua rakyatnya sama rata mendapat pendidikan setingkat, tidak jauh perbedaan pendidikan, dan bisa menulis serta membaca dengan baik, sehingga cukup memberikan kertas pemilu kosong lalu menuliskan nama yang didukungnya.

Sedangkan di banyak negara dibuat model contreng tanda saja karena dianggap tidak sedikit yang tak bisa menulis, walaupun mungkin bisa membaca.

Sehingga untuk memudahkan digunakanlah model contreng seperti itu.

Selain itu, yang menarik adalah cara penulisan yang berbeda, tetapi bisa di sahkan, diperbolehkan oleh panitia pemilu.

Yang penting adalah, hanya menuliskan nama calon yang kita dukung saja, tidak boleh menambahkan hal lain.

Misalnya seperti memberikan gambar “Hati” pada nama tersebut. Kita berikan tulisan Gambare (semangat!) pada kertas pemilu.

Hal-hal tersebut membuat kertas pemilu kita hangus, tidak bisa dihitung. Demikian pula ada coretan panjang, mungkin tak sengaja, akan membuat kertas pemilu kita hangus.

Oleh karena itu kalau ada coretan panjang, misalnya, tak sengaja, bisa dihapus pakai penghapus yang tersedia karena penulisan semua harus pakai pensil.

Cara penulisan yang berbeda tetap bisa di sahkan dan di perbolehkan. Misalnya, dalam calon pemilu hanya ada satu nama, menggunakan nama Takigami Akira.

Sebagai pendukung salah menuliskan nama tersebut tetapi mirip nama tersebut. Tertulis misalnya menjadi “Takagami Akira” atau tertulis menjadi “Tagikami Akira” atau menjadi “Tategami Akira”, atau menjadi “Tatagami Akira” atau tertulis menjadi “Ikegami Akira”.

Semua itu disahkan diperbolehkan dan diakui satu suara, surat suara tidak hangus. Mengapa? Karena dianggap mungkin penulisnya lupa sedikit nama calonnya.

Sedangkan nama calon yang menggunakan nama itu hanya ada satu orang saja. Calon lain sama sekali lain namanya. Calon lain tak ada yang mirip nama Takigami Akira.

Penulisan tangan dan salah tulis sedikit, asal taka da calon lain yang mirip maka disahkan surat suara tersebut.

Lalu, berapa biaya per calon legislative yang dikeluarkan negara dengan menggunakan uang pajak rakyat Jepang saat ini?

Satu orang calon ternyata di danai dengan uang pajak rakyat sebanyak 400 juta yen untuk berbagai keperluan, baik cetak poster, penjelasan mengenai sang calon, dan sebagainya.

Jadi, kalau rakyat Jepang tak datang ke tempat pemilu, rasanya akan mubazir karena telah menghilangkan uang pajaknya sendiri.

Sementara, jumalah rakyat Jepang yang punya hak suara dan datang ke tempat pemilu tidak lebih dari 50%. Umumnya sekitar 40% saja.

Itulah bagaimana Jepang mengadakan pemilu di negaranya. Cukup berbeda dari negara lain bukan?

5 Perbedaan Sistem Pemilu Di Indonesia dan Amerika Serikat

Amerika Serikat dalam waktu dekat akan megadakan pemilihan umum untuk presiden baru nya. Sama seperti Indonesia, mereka hanya memiliki 2 kandidat yang akan menjadi salon Presiden AS.

Tentu saja persaingan kedua belah pihak ini sangat ketat dan berlangsung cukup panas. Hal ini juga biasa kita lihat di Indonesia ketika memilih presiden dalam 5 tahun sekali.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang sama-sama menganut system demokrasi, dimana warganya berhak memilih langsung calon presiden mereka.

5 Perbedaan Pemilu Di Indonesia Dan Amerika

Namun, meski memiliki system yang sama, ternyata kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penyelenggaraan pemilu.

Apa saja? Yuk simak dibawah ini.

1.Jumlah Partai

Salah satu hal yang paling mencolok, di Indonesia kita tahu ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, namun tidak dengan AS.

Pemilihan umum di AS dikuasai oleh 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Sebenanrnya dalam konstitusi AS tidak ada batasan dalam jumlah partai.

Namun dalam sejarah dan tradisinya hanya dua partai besar tersebut yang selalu menguasai pemilu di sana.

2.Cara Menentukan Calon Presiden

Di Indonesia, setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pn umumnya ditunjukkan langsung oleh partai yang mengusungnya.

Sementara di AS, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dana pemilihan capres dari setiap partai politik.

Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui system kaukus maupun primary, selain itu, capres dari masing-masing partai akan diseleksi terlebih dahulu melalui konsesi yang melibatkan kader dari masing-masing partai.

3.Cara Menentukan Pemenang Pemilu

Di Indonesia, siapa pun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu maka akan langsung dianggap sebagai pemenang.

Berbeda dengan AS, kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian yang tergabung dalam electoral college.

Keberadaan ini diatur dalam konstitusi AS Pasal 2 ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan pilpres dibutuhkan 270 suara elector.

Setelah pemilihan presiden diselenggarakan, maka pada bulan Desember electoral college akan mengadakan.

Di kebanyakan negara bagian, anggota electoral college memberikan suara mereka berdasarkan suara mayoritas pemilih di negara bagian mereka.

Para pemilih akan memilih di negara bagian pada 15 Desember sementara kongres akan menghitung hasilnya pada Januari mendatang,

4.Waktu Pemilu

Pemilu AS diselenggarakan setiap 4 tahun sekali pada November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan di Indonesia, pemilihan presiden akan jatuh setiap 5 tahun sekali.

Uniknya, saat warga AS memilih calon presiden, secara bersamaan mereka juga akan memilih kepala daerah di berbagai tingkatan, pemilihan hakim-hakim baru, bahkan pemilihan supervisor distrik-distrik sekolah public.

5.Atribut Saat Pemilu

Jika sudah memasuki musim pemilu, maka kita akan mudah melihat atribut parpol berserakan di seluruh pelosok Indonesia.

Bahkan, tak jarang atriut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah.

Beda dengan yang ada di AS. Disana, akan jarang terlihat spanduk maupun pamphlet ajakan untuk memilih salah satu calon presiden tersebut yang terpampang di jalanan.

Itulah 5 perbedaan yang mencolok antara pemilu presiden di negara kita dan di negara Amerika Serikat. Memang setiap negara memiliki cara serta hukumnnya sendiri untuk memajukan negaranya.

Menurutmu, apakah kebijakkan AS bisa kita contoh di Indonesia?