Politik Luar Negeri

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Warga Korea Utara juga memberikan suara mereka untuk memilih anggota parlemen, yang merupakan pemilihan umum kedua yang digelar sejak Kim Jong Un memimpin negeri itu.

Pemungutan suara untuk Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan suatu kewajiban dan taka da pilihan kandidat di dalamnya. Tak pernah terjadi perbedaan pendapat selama penyelenggaraannya.

Kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara hampir selalu mencapai 100% dan kepuasan terhadap sekutu pemerintah tersebut selalu bulat.

Sistem Pemilihan Presiden di Korea Utara

Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan diperintah oleh dinasti keluarga Kim. Rekayta negeri itu diwajibkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada keluarga tersebut dan kepada pemimpin yang tengah berkuasa.

Pada hari pemungutan suara, seluruh warga berusia 17 tahun ke atas wajib datang ke TPS dan memberikan suara mereka.

“Sebagai bentuk kesetiaan, kalian diharapkan datang lebih awal, yang berarti aka nada antrean panjang.” Ungkap seorang pengamat Korea Utara, Fyodor Tertitsky, yang bermarkas di Kota Seoul, Korea Selatan.

Saat giliran kalian tiba, kalian akan menerima surat suara dengan hanya satu nama yang terdapat di dalamnya.

Tak ada yang harus diisi, taka da kolom yang perlu kalian contreng. Kalian hanya perlu membawa kertas itu dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang diletakkan di tempat terbuka.

Ada juga bilik suara di mana kalian bisa memilih sendirian tanpa terlihat orang, namun hal ini akan langsung menimbulkan kecurigaan, menurut sang pengamat.

Secara teoretis, kalian memiliki hak untuk mencoret kandidat satu-satunya, namun, melakukan hal itu pasti akan membuat kalian diburu polisi rahasia dan kalian kemungkinan akan dinyatakan sakit jiwa.

Setelah kalian meninggalkan TPS, kalian diminta untuk bergabung dengan sekelompok orang yang bersorak di luar untuk mengekspresikan kebahagiaan kaian terkait kesempatan untuk memberikan suara demi kepemimpinan yang bijaksana di negara tersebut.

“Di media-media milik pemerintah, hari pemilu digambarkan sebagai acara yang meriah, dengan orang-orang yang merayakannya di luar TPS-TPS” jelas Monyoung Lee.

Karena memilih adalah suatu kewajiban, maka ajang pemilu juga dijadikan momen sensus penduduk oleh pemerintah untuk memonitor populasi masing-masing daerah pemilihan dan untuk melacak warga yang mungkin telah melarikan diri.

Dewan Rakyat Agung (SPA) merupakan sebuah lembaga tukang stempel tanpa kekuasaan apapun. SPA merupakan satu-satunya lembaga legislative yang ada di Korea Utara.

“saya tahu media internasional kerap menyaring isi laporan mereka dengan mengatakan bahwa SPA punya sedikit kekuasaan atau pengaruh, tapi itu tidak benar. SPA punya nol kekuasaan” ungkap Tertitsky.

Undang-undang pada kenyataannya disusun oleh petugas partai dan disetujui SPA begitu saha sebagai bentuk formalitas: tukang stempel.

Hal ini jauh berbeda dari kekuasaan lebih luas yang secara teoretis sebenarnya dimiliki lembaga tersebut. Dua pertiga suara akan cukup untuk mengubah konstitusi dan jumlah suara mayortas dapat mencabut kekuasaan Kim Jong-un.

Faktanya, SPA bahkan tidak bertemu secara reguler. Pada sidang pertama, mereka akan memilih dan membentuk badan yang lebih kecil untuk bekerja bagi mereka, sementara anggota dewan yang asli hanya akan berkumpul dalam acara-acara khusus.

Dan ternyata, ada tiga fraksi berbeda dalam parlemen. Yaitu Partai Buruh, yang dipimpin Kim Jong-un, sejauh ini merupakan partai terbesar, sementara sebagian kursi lainnya diduduki oleh dua partai lain, yakni Partai Demokrasi Sosial dan Partai Chondoist Chongu.

Pada praktiknya, ketiga partai tak memiliki perbedaan. Ketiganya juga bergabung di bawah Front Demokrasi untuk Reunifikasi Korea.

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *